Dede Anastasha Anggraini. 2022. Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor
22/G/TF/2020/PTUN.BJM). Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H., M.H., (II) Sa’adah, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, PTUN, Tindakan faktual.
Penelitian ini mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Banjarmasin yang menolak gugatan pihak swasta yang menggugat pihak
pemerintah Kabupaten Tanah Laut (TALA). Kasusnya, Kesatuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP) Kabupaten TALA menghentikan
sementara pembangunan Pelaihari City Mall pada 19 Juni 2020. Pihak pelaksana
pembangunan tidak terima dengan tindakan Pemerintah Kabupaten TALA ini dan
kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
pada 15 Oktober 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim
yang menolak gugatan yang diajukan pihak pelaksana pembangunan Pelaihari
City Mall. Penelitian ini juga bermaksud untuk mencari tahu dasar hukum dari
putusan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bidang
penyelesaian sengketa tindakan faktual. Peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif, spesifiknya pendekatan kasus. Peneliti mengumpulkan data-data hukum
primer dan sekunder serta mewawancarai Hakim PTUN yang menangani kasus
ini.
Peneliti menemukan bahwa pertimbangan paling penting dari hakim yang
menolak gugatan tersebut di atas adalah karena: 1) pengugat tidak memiliki IMB
sebagai syarat mendirikan bangunan sehingga kerugian yang disebutkan
penggugat tidak dilindungi hukum; 2) penggugat terlambat mengajukan
gugatannya ke PTUN Banjarmasin. Menurut UU 5/1986, penggugat memiliki
waktu untuk mendaftarkan gugatan selama 90 hari (sekitar 3 bulan) sejak
keputusan yang ingin digugatnya dikeluarkan. Kepala Satpol-PP Kabupaten
TALA menghentikan sementara pembangunan Pelaihari City Mall pada 19 Juni
2020, sementara penggugat baru mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin pada
15 Oktober 2020. Artinya, jarak antara keputusan Kepala Satpol-PP dan
pendaftaran gugatan adalah hampir 4 bulan.