Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya UU Cipta Kerja tahun 2020 yang
mengatur banyak hal termasuk perbankan Syariah pada pasal 79. Pasal ini menambah
daftar panjang peraturan perundang-undangan tentang Bank Syariah yang telah ada sejak
hampir 30 tahun terakhir (1992). Peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan
signifikan yang dimuat oleh pasal ini dan apakah politik hukum terhadap perbankan
Syariah mengalami perubahan dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini? Penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari pasal 79 UU Cipta Kerja sambil membandingkannya
dengan UU sebelumnya yang mengatur perbankan Syariah. Penelitian ini juga bermaksud
untuk menganalisis ada tidaknya perubahan politik hukum terhadap perbankan syariah
dengan hadirnya pasal ini.
Penelitian ini berjenis studi kepustakaan atau di dalam dunia hukum disebut
dengan penelitian hukum yuridis-normatif. Peneliti mensurvei karya-karya ilmiah yang
terdahulu dan mengumpulkan data-data tertulis yang tersedia, baik secara online maupun
offline. Selanjutnya, peneliti menganalisis temuan secara deskriptif kualitatif.
Tesis ini menunjukkan bahwa pasal 79 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020
memiliki kombinasi sifat antara produk hukum responsif dan elitis, dibangun atas dasar
keinginan mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi
nasional. Pasal ini mengandung perubahan tentang Maksimum kepemilikan Bank Umum
Syariah oleh pihak asing, yang semula di UU No. 21 Tahun 2008 diatur oleh peraturan
Bank Indonesia, sekarang mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal. Politik hukum dibalik UU Cipta Kerja pada aspek Perbankan Syariah
adalah sama dengan aspek lainnya, yaitu mengundang investor bukan hanya dari dalam
tetapi juga dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Artinya, pemerintah ingin
membuka ruang investasi di sektor Perbankan Syariah lebih luas dari sebelumnya.