Muhaemin, Muhaemin (2026) Manajemen Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Kabupaten Banjar. Tesis, Pascasarjana.

	Text Pernyataan Keaslian Tulisan Muhaemin.pdf Download (238kB)
	Text Awal Muhaemin.pdf Download (884kB)
	Text Abstrak Muhaemin.pdf Download (77kB)
	Text Bab I Muhaemin.pdf Download (572kB)
	Text Bab II Muhaemin.pdf Restricted to Repository staff only Download (849kB)
	Text Bab III Muhaemin.pdf Download (366kB)
	Text Bab IV Muhaemin.pdf Download (5MB)
	Text Bab V Muhaemin.pdf Download (293kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (317kB)
	Text Lampiran Muhaemin.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini diawali oleh kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi tata kelola PKPPS yang tertib dan akuntabel dengan realitas praktik manajerial di lapangan pada pesantren salafiyah di Kabupaten Banjar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi lima fungsi manajemen dalam penyelenggaraan PKPPS, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian, berdasarkan kerangka teori POAC George R. Terry yang dilengkapi fungsi penilaian Sondang P. Siagian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multi-situs pada empat lembaga PKPPS di Kabupaten Banjar, yaitu PPS Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, PP. Darussalam Martapura, PP. Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PPS Sullamut Taufiq Astambul. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen pada Januari hingga Maret 2026, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) fungsi perencanaan telah berjalan melalui rapat periodik, namun masih berorientasi operasional jangka pendek tanpa dokumen visi misi PKPPS yang terpajang maupun notulen rapat sebagai basis akuntabilitas; (2) fungsi pengorganisasian menampilkan variasi paling signifikan PP. Darussalam memiliki SDM terlengkap (26 tenaga, mayoritas S1 dan S2) sementara PPS Sullamut Taufiq beroperasi dengan 6 tutor dalam pola multi-peran namun di seluruh lembaga struktur organisasi tidak terpajang dan deskripsi tugas formal tidak tersedia; (3) fungsi pelaksanaan paling merata berjalan, dengan PP. Darussalam tertinggi berkat kelengkapan sarana, sedangkan PPS Sullamut Taufiq sepenuhnya mengandalkan metode ceramah, sementara tantangan bersama adalah rendahnya kehadiran santri akibat tegangan jadwal kepesantrenan; (4) fungsi pengawasan bersifat episodik dan terpusat pada momen ujian tanpa pendampingan teknis-manajerial berkelanjutan dari Kemenag; dan (5) fungsi penilaian paling bervariasi, dengan PPS Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan PP. Darussalam melaksanakan ujian dua kali setahun disertai rapor, sementara Uji Kesetaraan Kemenag menjadi penentu kelulusan resmi di seluruh lembaga. Secara keseluruhan, implementasi manajemen PKPPS di Kabupaten Banjar berlangsung dalam spektrum fungsional kuat (PPS Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan PP. Darussalam) hingga fungsional minimal (PP. Syaichona Moh. Cholil Gambut dan PPS Sullamut Taufiq). Kesenjangan pada dimensi dokumentasi vii formal, formalisasi organisasi, dan pembinaan profesional berkelanjutan menjadi tantangan struktural lintas lembaga. Penelitian ini merekomendasikan formalisasi dokumen kelembagaan oleh pengelola PKPPS serta pengembangan pola pengawasan Kemenag dari berbasis momen ujian menjadi pendampingan teknis manajerial yang berkelanjutan

Actions (login required)

View Item