Siti Fatimah: Analisis Yuridis terhadap Kajian dan Opini Dewan Pengawas
Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel di bawah bimbingan I:
Prof.Dr.H.M.Fahmi al-Amruzi, M.Hum dan Pembimbing II Dr.Hj. Hayatun
Naimah, M.Hum, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.
Kata Kunci : yuridis, kajian, opini, DPS.
Masalah utama dalam implementasi manejemen resiko di perbankan
syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal dalam
melakukan pengawasan syariah. Jika peran Dewan Pengawas Syariah tidak
optimal dalam melakukan pengawasan syariah sehingga berakibat pada
pelanggaran syariah compliance, maka citra dan kredibilitas bank syariah dimata
masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat
kepada bank syariah bersangkutan dan untuk memastikan setiap transaksi sesuai
dengan hukum Islam, setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memahami
ilmu ekonomi dan perbankan serta berpengalaman luas dibidang hukum Islam,
Oleh karena itu menurut pandangan penulis, masalah ini penting untuk diteliti
untuk mengetahui produk yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah berupa
kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah apakah telah sesuai dengan hukum
Islam dan hukum positif di Indonesia.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
studi dokumen dan bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data
kepustakaan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan
akurat.
Bahwa proses terbentuknya kajian Dewan Pengawas Syariah di Unit
Usaha Syariah Bank Kalsel karena ada sesuatu yang melatarbelakanginya baik
dari internal maupun dari eksternal, sedang opini Dewan Pengawas Syariah di
Unit Usaha Syariah Bank Kalsel terbentuk karena hasil suatu kajian, dan secara
yuridis kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel telah
sesuai dengan hukum Islam karena bersumber pada dalil al-Quran, al-Sunnah,
ijma’ dan kaidah fiqh serta telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, karena
mengacu pada fatwa DSN-MUI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 32/34/1999 Pasal 31 dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Begitu juga opini Dewan
Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel secara yuridis opini tersebut
telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (12) serta sesuai dengan
bunyi penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015
tentang Produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 18 ayat
(2) huruf b.