Azzahra, Fatimah (2023) Peran Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Kota Banjarbaru Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan). Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .pdf Download (247kB) |
|
Text
AWAL .pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (264kB) |
|
Text
BAB I .pdf Download (614kB) |
|
Text
BAB II .pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (270kB) |
|
Text
BAB IV .pdf Download (579kB) |
|
Text
BAB V .pdf Download (151kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (286kB) |
|
Text
LAMPIRAN .pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini beranjak dari Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru ditengah banyaknya permasalahan yang menolak perpindahan ibukota tersebut dan tentunya Kota Banjarbaru harus melalukan Evaluasi Peninjauan kembali terhadap Rencana tata Ruang yang sebelumnya ditentukan. Permasalahan yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu : Peran BAPPEDA Provinsi Kalimantan selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi kasus Kota banjarbaru sebagai ibukota provinsi kalimantan selatan)” yang dilatar belakangi karena perpindahan Ibukota Provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru yang terkesan mendadak Adapun tujuan masalah penelitian ini adalah Bagaimana peran dari BAPPEDA Provinsi kalimantan selatan dalam Rencana tata ruang wilayah dan apa kendala yag dihadapi BAPPEDA Provinsi kalimantan selatan. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui Peran BAPPEDA Provinsi kalimantan selatan dalam rencana Tata ruang wilayah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian hukum empiris serta jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Peran dari BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari faktor Penegak hukumnya yang masih belum memadai, banyak masyarakat yang awalnya menolak terhadap perpindahan Ibukota Provinsi ini, dan yang utama yaitu Anggaran yang masih menjadi pernmasalahan utama dalam pembangunan pemerintahan.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
Date Deposited: | 01 Nov 2023 00:32 |
Last Modified: | 01 Nov 2023 00:32 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25225 |
Actions (login required)
View Item |