Kamaliya, Ratih (2025) Tinjauan Yuridis terhadap Penataan Pasar Lama Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN IDR_Ratih Kamaliya.pdf Download (90kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK IDR_Ratih Kamaliya.pdf Download (123kB) |
![]() |
Text
BAB I IDR_Ratih Kamaliya.pdf Download (273kB) |
![]() |
Text
BAB II IDR_Ratih Kamaliya.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB) |
![]() |
Text
BAB III IDR_Ratih Kamaliya.pdf Download (128kB) |
![]() |
Text
BAB IV IDR_Ratih Kamaliya.pdf Download (357kB) |
![]() |
Text
BAB V IDR_Ratih Kamaliya.pdf Download (8kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA IDR_Ratih Kamaliya.pdf Download (237kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN IDR_Ratih Kamaliya.pdf Download (7MB) |
ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini dengan adanya penataan pasar tradisional yang menjadi isu penting dalam konteks otonomi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan persaingan dengan pasar modern. Kota Banjarmasin sebagai wilayah yang kaya akan sejarah perdagangan sungai memiliki Pasar Lama sebagai ikon perdagangan tradisional. Namun, perkembangan infrastruktur dan gaya hidup masyarakat turut menggeser peran pasar tradisional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana penataan Pasar Lama telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penataan Pasar Lama Banjarmasin berdasarkan Perda tersebut dan menilai bagaimana konsep hukum tata negara diterapkan dalam proses pembangunan serta pengelolaannya. Penelitian ini juga berusaha mengungkap peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian pasar tradisional dan kehadiran pasar modern di Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Sektor II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, serta studi pustaka terhadap literatur dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya penataan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan ketentuan dalam Perda, khususnya terkait fasilitas parkir dan kebersihan. Di sisi lain, prinsip tata negara telah mulai diterapkan melalui partisipasi masyarakat, zonasi yang jelas, dan strategi pemberdayaan pedagang. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi dan sinergi berkelanjutan antara regulasi, pelaksana, dan masyarakat demi keberlangsungan pasar tradisional.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 30 Jun 2025 07:11 |
Last Modified: | 30 Jun 2025 07:11 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29148 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |