EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Peran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Puskesmas Banjarmasin Selatan Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013

Azzahra, Siti Walya (2026) Peran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Puskesmas Banjarmasin Selatan Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (168kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (156kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (306kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (200kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (224kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (266kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (121kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (184kB)

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang undang ini mengamanatkan terciptanya lingkungan sehat, di mana setiap orang harus menghargai hak hidup sehat sesamanya baik secara fisik, biologis, maupun sosial dan wajib menjalankan perilaku sehat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Penerapan KTR, seperti di fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, dan ruang publik, merupakan salah satu bentuk nyata terwujudnya lingkungan yang sehat. Misalnya seperti Puskesmas yang meyediakan berbagai layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menerapkan KTR melalui Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013. Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum dengan metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama: observasi lapangan, wawancara mendalam yang melibatkan pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian secara subtansi Peraturan Daerah telah mengatur larangan dan sanksi secara jelas terhadap pelanggaran KTR. Tetapi pada struktur hukum pelaksanaan kebijakan di lapangan belum efektif. Hal ini disebabkan ketidak seriusannya yang berwenang dalam menerapkan peraturan ini. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan, dan lemahnya penerapan sanksi. Dalam aspek budaya hukum rendahnya kesadaran masyarakat terhadap larangan merokok. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mempunyai keseriusan dalam penguatan penerapan sanksi, pengawasan, intensifikasi sosialisasi terhadap masyarakat.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Sri YF
Date Deposited: 30 Jan 2026 01:01
Last Modified: 30 Jan 2026 01:01
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30651

Actions (login required)

View Item View Item