Azzahra, Siti Walya (2026) Peran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Puskesmas Banjarmasin Selatan Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (168kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (156kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (306kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (224kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (266kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (121kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (184kB) |
ABSTRAK
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang undang ini mengamanatkan terciptanya lingkungan sehat, di mana setiap orang harus menghargai hak hidup sehat sesamanya baik secara fisik, biologis, maupun sosial dan wajib menjalankan perilaku sehat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Penerapan KTR, seperti di fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, dan ruang publik, merupakan salah satu bentuk nyata terwujudnya lingkungan yang sehat. Misalnya seperti Puskesmas yang meyediakan berbagai layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menerapkan KTR melalui Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013. Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum dengan metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama: observasi lapangan, wawancara mendalam yang melibatkan pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian secara subtansi Peraturan Daerah telah mengatur larangan dan sanksi secara jelas terhadap pelanggaran KTR. Tetapi pada struktur hukum pelaksanaan kebijakan di lapangan belum efektif. Hal ini disebabkan ketidak seriusannya yang berwenang dalam menerapkan peraturan ini. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan, dan lemahnya penerapan sanksi. Dalam aspek budaya hukum rendahnya kesadaran masyarakat terhadap larangan merokok. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mempunyai keseriusan dalam penguatan penerapan sanksi, pengawasan, intensifikasi sosialisasi terhadap masyarakat.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 30 Jan 2026 01:01 |
| Last Modified: | 30 Jan 2026 01:01 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30651 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




