Primadhany, Erry Fitrya (2026) Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola dalam Peraturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang Sesuai dengan Prinsip Syariah di Indonesia. Skripsi, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (321kB)
	Text PERNYATAAN.pdf Download (321kB)
	Text AWAL.pdf Download (4MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (216kB)
	Text BAB I.pdf Download (618kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB)
	Text BAB III.pdf Download (408kB)
	Text BAB IV.pdf Download (776kB)
	Text BAB V.pdf Download (152kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi sektor jasa keuangan telah mendorong lahirnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), diantaranya model pendanaan berbasis syariah yang berkembang sebagai alternatif pembiayaan digital. Meskipun LPBBTI Syariah memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan, pengaturan mengenai manfaat ekonomi dan tata kelola yang berlaku saat ini belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik akad syariah, khususnya pada aspek nisbah bagi hasil, pembagian risiko, dan tanggung jawab para pihak. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: Bagaimana pengaturan manfaat ekonomi dan tata kelola penyelenggara dalam regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah yang berlaku saat ini? dan bagaimana rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mampu menjamin keselarasan dengan prinsip syariah, perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta pembagian risiko dan tanggung jawab yang adil dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan manfaat ekonomi dan tata kelola LPBBTI Syariah yang saat ini diatur melalui POJK, SEOJK, dan Fatwa DSN-MUI masih menyisakan sejumlah persoalan normatif berupa ketidakjelasan konsekuensi hukum dari istilah pada manfaat ekonomi ketika diterapkan pada akad syariah, kecenderungan penyamaan nisbah dengan mekanisme manfaat ekonomi yang bersifat tetap, belum optimalnya tata Kelola berupa penerapan prinsip risk sharing, serta belum tegasnya pengaturan tanggung jawab penyelenggara dalam mitigasi risiko dan perlindungan investor. Kebaruan disertasi ini terletak pada rekonstruksi manfaat ekonomi dan tata kelola LPBBTI Syariah melalui pemisahan terminologi nisbah, margin, ujrah, dan bunga, serta pengembangan model manajemen risiko syariah yang membedakan risiko bisnis murni dari risiko akibat kelalaian penyelenggara, sehingga perlindungan investor, kepastian hukum, dan prinsip ḥifẓ al-māl dapat diwujudkan secara lebih proporsional

Actions (login required)

View Item