EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kusumadewi, Mutiara Ramadhani (2018) Legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tesis, Pascasarjana.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (210kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (449kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (21kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (95kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (239kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (591kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (178kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (19kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (55kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (16kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai tiga tahapan penting yaitu persiapan, pemilihan dan pelaksanaan. Ketentuan ini tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Terlebih lagi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama islam, maka sudah sepantasnya aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah harus sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap Peraturan Presiden tersebut yang menjadi acuan pemerintah Indonesia tentang bagaimana legalitas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Apa yang menjadi dasar hukum penetapannya dan apakah ketentuan tersebut sudah sesuai dengan kajian ilmiah, sosial dan keadilan. Semua pertanyaan yang diajukan penulis ini perlu untuk dijawab dengan tujuan mencari titik terang tentang bagaimana legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka dan termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif. Kesimpulan menunjukkan bahwa pertama, secara umum Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah harus dimulai dengan perencanaan yang baik, pemilihan alternatif-alternatif yang baik dan perlu adanya penggunaan strategi pengadaan yang terbaik. Kedua berdasarkan hasil penelusuran penulis mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi syariah bahwa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sudah sesuai dengan al-Qur’an, al-Hadits, serta prinsip-prinsip bermu’amalah yang meliputi hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan), mewujudkan Kemaslahatan, Menetapkan Harga yang Kompetitif, Meninggalkan Intervensi yang Dilarang, Menghindari Eksploitasi, Jujur dan Amanah, Saddu Al-Dzari’ah. Selain itu juga sesuai dengan Asas akad wakalah muzayyadah dan Hukum Ekonomi Syariah yang memuat asas ikhtiyari (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas ikhtiyati (kehati-hatian); asas Luzum (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas taswiyah (kesetaraan); asas transparaansi; asas kemampuan; asas taysir (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas al-Hurriyah (kebebasan berkontrak) dan asas al-kitabah (tertulis), asas tersebut telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Perpres No.54 Tahun 2010.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: SKM Mutiara Ramadhani
Date Deposited: 12 Mar 2018 07:34
Last Modified: 12 Mar 2018 07:40
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/9711

Actions (login required)

View Item View Item