EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Analisis Yuridis Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)

Wahdini, Muhammad (2018) Analisis Yuridis Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (277kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (976kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (108kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (628kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (725kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (576kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (185kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (406kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (279kB)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum hal itu termaktub pada Pasal (1) ayat (3) UUD NRI 1945, seluruh tindakan negara harus berdasarkan atas hukum, sehingga terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amandemen UUD NRI 1945 menjadi tonggak perubahan mendasar bagi MPR RI sebagai lembaga negara yang awalnya adalah lembaga tertinggi negara, pasca amandemen berubah hanya menjadi lembaga tinggi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang tahunan MPR RI yang sudah berlangsung beberapa kali namun menimbulkan polemik dari dasar hukum penyelenggaraannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter Temuan penulis tentang dasar penyelenggaraan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI, masih lemahnya kekuatan hukum dari pelaksanaan sidang tahunan tersebut, karena hanya menggunakan dasar Tata Tertib MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 dimana hanya mengikat bagi anggota MPR RI saja. Tidak mengikat bagi lembaga-lembaga negara lain. Agenda sidang tahunan MPR RI juga terjadi penyimpangan, karena pelaporan kinerja lembaga negara lain yang diwakilkan oleh Presiden dihadapan MPR RI. Dalam hal ini MPR RI sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Dadan Muhammad Ramadhan Akbari
Date Deposited: 25 Jan 2019 08:41
Last Modified: 25 Jan 2019 08:43
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/11009

Actions (login required)

View Item View Item