Hidayatullah, Muhammad Syarif (2019) Penerapan Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (401kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (189kB)
	Text AWAL.pdf Download (607kB)
	Text BAB I.pdf Download (713kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (848kB)
	Text BAB III.pdf Download (838kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (439kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6MB)

ABSTRAK

Muhammad Syarif Hidayatullah; Penerapan Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di bawah bimbingan I: Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA dan bimbingan II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2019). Kata Kunci: Lembaga Jaminan, Pembiayaan, Perbankan Syariah, Rahn. Penelitian ini berlatar belakang bahwasanya lembaga jaminan yang berlaku dan diterapkan di bank syariah samahalnya dengan lembaga jaminan yang diterapkan oleh bank konvensional. Lembaga jaminan di perbankan syariah mengikuti lembaga jaminan sesuai aturan hukum positif yang pada dasarnya merupakan terapan dari lembaga hukum barat yang sebagian adalah hukum warisan belanda seperti gadai dan hipotik yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Maka dari itu lembaga jaminan di perbankan syariah bukanlah lembaga jaminan yang khusus ditujukan bagi bank syariah, melainkan bank syariah mengadopsi operasional sepertihalnya bank konvensional dalam perkara pengikatan jaminan kebendaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan maslahat. Analisis terhadap bahan hukum bersifat preskriptif dengan menggunakan logika deduktif. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu: pertama, aturan hukum lembaga jaminan dalam operasional Perbankan Syariah masih berpayung hukum kepada undang-undang lembaga jaminan dengan karakteristik sistem kredit perbankan konvensional yang dalam ketentuan undang-undang tersebut, substansinya tidak semua pasal secara prosedural mencerminkan karakteristik pembiayaan di bank syariah bahkan bertentangan dengan asas hukum perbankan syariah. Dengan begitu ada kekosongan hukum (recht vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum) yang mengatur lembaga jaminan syariah yang seharusnya melengkapi mekanisme pembiayaan di bank syariah; kedua, lembaga jaminan yang diterapkan di perbankan syariah (gadai, hak tanggungan, hipotik, fidusia dan jaminan resi gudang) dalam perspektif hukum ekonomi syariah secara umum semuanya termasuk dalam kategori akad rahn karena merupakan penjaminan harta benda, hanya saja rahn lebih bersifat universal dan komprehensif, sedangkan lembaga-lembaga jaminan tersebut dibedakan satu sama lain berdasarkan jenis benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap) dan bentuk benda yang dijaminkan. Namun secara khusus dan spesifik melihat pada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, tidak semua operasional lembaga jaminan tersebut relevan dengan fiqih rahn, sebab terdapat ketentuan yang bertentangan dengan syariat Islam dalam bermuamalah pada perkara jaminan kebendaan.

Actions (login required)

View Item