Khalik, Abdul (2019) Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018. Skripsi, Syari'ah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (154kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (117kB)
	Text BAB I.pdf Download (601kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text BAB III.pdf Download (393kB)
	Text BAB IV.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (351kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam pasal 10, 11, 12, 13, 33 dan 79 Perpres ini mengatur tentang penerbitan kartu keluarga dan akta lahir anak. Salah satu syarat dalam penerbitan keduanya yaitu dengan adanya buku nikah. Namun jika buku nikah tidak ada, maka cukup membuktikan perkawinannya hanya dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sehingga kartu keluarga atau akta lahir anak bisa diterbitkan. Peraturan ini menimbulkan asumsi bahwa telah melemahkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 terkait pencatatan perkawinan. Adapun tujuan penelitian dalam masalah ini untuk mengetahui kaitannya Perpres No. 96 Tahun 2018 terhadap kedudukan pencatatan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didasarkan pada library research (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian berupa pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan, kartu keluarga dan akta lahir. Kemudian menggunakan teknik Analisis preskritif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian Hasil penelitian terhadap bahan hukum ini adalah jika peraturan ini dilihat dari sisi administratif maka telah menguatkan dengan UU No 1 Tahun 1974 yang mengutamakan setiap perkawinan harus dicatat untuk memberikan kepastian hukum setiap pasangan suami-istri dan jika peraturan dilihat dari sisi substansi hukum dari Perpres No. 96 Tahun 2018 dengan substansi hukum dari UU No. 1 Tahun 1974, maka substansi Perpres ini juga menguatkan subtansi UU No 1 Tahun 1974. Kemudian jika ditinjau dari sisi maslahah mursalah, maka peraturan ini merupakan bagian dari maslahah hajiyyah. Perpres ini mempermudah bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat menurut perundang-undangan guna memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu Perpres No. 96 Tahun 2018 tidak melemahkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, justru Perpres No. 96 Tahun 2018 membantu dan menguatkan UU No. 1 Tahun 1974.

Actions (login required)

View Item