Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung RI
tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa segala segala sengketa
yang terjadi berdasarkan prinsip syariah walaupun perkara tersebut mengandung
perbuatan melawan hukum dan tidak menutup kemungkinan adanya motif pidana
dalam hal ini sengketa antara pengelola dengan pengurus dalam suatu lembaga
pembiayaan syariah adalah kewenangan absolut Peradilan Agama walaupun
ditingkat pertama dan banding sengketa tersebut bukan menjadi wewenang peradilan
agama. dan hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan
mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Hal
yang menarik dari putusan ini bahwa Mahkamah Agung meletakkan makna yang
utuh dan komprehensip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012
bahwa kewenangan peradilan agama dalam mengadili sengketa ekoomi syariah tidak
hanya sengketa antar lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, sengketa antar
sesama lembaga keuangan syariah atau juga sengketa antar orang-orang yang
beragama islam yang akad perjanjiannya berdasarkan prinsip syariah, tetapi juga
sengketa yang berhubungan dengan pengelolaan baik pengelola atau pengurus yang
melakukan tindakan perbuatan melawan hukum walaupun ada unsur pidanya maka
dimaknai termasuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1)
Kewenangan Peradilan Agama khususnya mengenai ekonomi syariah pada UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bentuk jawaban pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya lembaga peradilan yang menangani
sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi syariah dengan berdasarkan hukum
Islam. Pengaturan ini merupakan bentuk produk hukum responsif karena
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Mengenai sengketa
dengan dasar perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah Pertimbangan
hakim dalam menentukan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara
perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah adalah bahwa orang
dan/atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa telah mengikatkan diri
dalam suatu hubungan hukum yang berdasarkan prinsip syariah dan perbuatan
melawan hukum tersebut memiliki kaitan erat atau sebagai akibat adanya hubungan
hukum tersebut.ii
.ABSTRACT
Norhadi; Torts In Islamic Economic Disputes (Judicial Decision MA Analysis Study
No. 669 K / Ag / 2017) Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi,
M.Hum. (II). Dr. Syauqi Mubarrak Seff, Lc., Thesis, Prodi Law Islamic
Economics, Graduate UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
Keywords: Torts, Justice and theoretical considerations Authority.
This study aims to examine the decision of the Supreme Court of the
Republic of Indonesia regarding acts against the law which states that all disputes that
occur are based on sharia principles even though the case contains acts against the
law and does not rule out the possibility of criminal motives in this case a dispute
between the manager and the management in a financial institution. sharia is the
absolute authority of the Religious Court although it is at the first level and the appeal
of the dispute is not the authority of the religious court. and matters considered by
judges in determining the authority to adjudicate cases against the law in Islamic
economic disputes. The interesting thing about this ruling is that the Supreme Court
put the full and comprehensive meaning of the Constitutional Court Decision
Number. 93 / PUU-X / 2012 that the authority of the religious court in adjudicating
Islamic economic disputes is not only disputes between Islamic financial institutions
with their customers, disputes between fellow Islamic financial institutions or also
disputes between people of Islamic faith whose agreements are based on sharia
principles, but also disputes relating to the management of both managers or
administrators who carry out acts against the law even though there is an element of
his speech then interpreted included in the actions and business activities based on
sharia principles.
Based on this research the following conclusions are obtained: (1) The
authority of the Religious Courts, especially concerning Islamic economics in Law
Number 3 of 2006 concerning First Amendment to Law Number 7 of 1989
concerning Religious Courts is a form of government response to meet the need for
institutions justice that handles disputes arising from Islamic economic activities
based on Islamic law. This regulation is a form of responsive legal product because it
reflects a sense of justice and meets the expectations of the community. Regarding
disputes on the basis of acts against the law in sharia economics Judge's
considerations in determining the authority of the Religious Court to adjudicate cases
of acts against the law in Islamic economic disputes is that people and / or legal
entities that are parties to the dispute have bound themselves in a legal relationship
based on the principle sharia and illegal acts have a close relationship or as a result of
the existence of the legal relationship