Sumiyati, Sumiyati (2019) Penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan ‎PJU dan PJL di Desa Gudang Hirang. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (1MB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Download (560kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text BAB III.pdf Download (227kB)
	Text BAB IV.pdf Download (431kB)
	Text BAB V.pdf Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (313kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya Penerangan Jalan ‎Umum dan Jalan Lingkungan, penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan ‎Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan yang berisikan pada ‎pasal 5 yang menyatakan masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua ‎RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan dan ‎juda tidak adanya penerangan jalan lingkungan khususnya di Desa Gudang Hirang ‎Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.‎ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan ‎Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan ‎Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan dan juga kendala ‎dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 1 Tahun 2015 ‎Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.‎ Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan ‎mengambil lokasi di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten ‎Banjar. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu 11 orang RT dan 1 ‎Orang Kepala Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ‎dan wawancara secara langsung kepada RT dan Kepala Desa. Data yang telah ‎dikumpulkan diolah dengan proses koleksi data, editing data, interpretasi data dan ‎dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.‎ Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa Penerapan Perda No 1/2015 ‎ini masih belum dilaksanakan karna kurangnya keikutsertaan dalam pembangunan ‎desa dan kurang mengertinya bagaimana tugas dan fungsi sebagai Lembaga ‎Kemasyarakatan Desa yang termasuk Ketua RT didalamnya. Kendala yang ‎dihadapi dalam penerapan perda ini adalah tidak disosialisasikan oleh ‎Pemerintahan Desa dan rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya ‎pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan daerah tersebut.‎

Actions (login required)

View Item