Amin, Muhammad Ibnul (2019) Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman ‎Pemberian Layanan Hukum Bagi ‎Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Studi pada POSBAKUM Pengadilan Agama ‎Martapura, Barabai, dan Amuntai)‎. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (254kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (424kB)
	Text BAB I.pdf Download (852kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (695kB)
	Text BAB III.pdf Download (539kB)
	Text BAB IV.pdf Download (667kB)
	Text BAB V.pdf Download (344kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (399kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi tentang adanya permasalahan dalam ‎pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai ‎pemeberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum yaitu tidak meratanya ‎informasi mengenai keberadaan Posbakum tersebut kepada masyarakat, sehingga ‎banyak para pihak pencari keadilan yang belum mengetahui tugas serta fungsi ‎Posbakum itu sendiri, serta kendala mengenai sarana dan prasarana berupa ruangan ‎Posbakum yang kurang memadai, sehingga para pihak pencari keadilan tidak ‎leluasa untuk berkonsultasi di Posbakum.‎ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pos Bantuan Hukum di ‎lapangan tentang pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014, serta untuk mengetahui ‎kendala-kendala yang ditemui oleh Pos Bantuan Hukum dalam melaksanakan ‎amanat PERMA No. 1 Tahun 2014.‎ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan ‎Amuntai. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan penedekatan ‎penelitian berupa deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dan dokumen ‎yang diperlukan penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Setelah ‎data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi. Kemudian ‎data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif analisis kualitatif. ‎ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Posbakum sudah melaksanakan ‎tugasnya sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014 itu sendiri, yaitu ‎sebagai pemberi informasi terkait mekanisme memperoleh jasa Posbakum, ‎kemudian konsultasi yaitu mendengarkan serta memberikan masukan kepada para ‎pihak pencari keadilan mengenai permasalahan mereka, selanjutnya advis berupa ‎pendampingan dengan memberikan gambaran serta arahan mengenai proses ‎beracara di Pengadilan Agama, serta dalam pembuatan gugatan ataupun ‎permohonan. Namun hal itu tidak dapat berjalan dengan baik karena terkendala ‎oleh berberapa hal, yaitu berupa:‎ ‎1.‎ Fasilitas sarana dan prasarana berupa ruangan yang kurang memadai sehingga ‎menghambat jalannya proses pemberian bantuan hukum.‎ ‎2.‎ Waktu/jam pelayanan yang terbatas dan tidak mengikuti jam pelayanan ‎pengadilan, sehingga proses pemberian bantuan hukum hanya di berikan pada ‎hari dan jam yang telah ditentukan saja, ‎ ‎3.‎ Kurangnya porsi anggaran yang ditentukan oleh Mahkamah Agung untuk ‎Posbakum, sehingga mempengaruhi jam kerja pelayanan Posbakum,‎ ‎4.‎ Adanya pihak lain berupa Calo yang mengakibatkan bantuan hukum berupa ‎informasi, konsultasi dan advis tersebut tidak sampai secara langsung kepada ‎para pihak pencari keadilan.‎

Actions (login required)

View Item