Marlina, Yayu (2019) Pembatalan Perkawinan Poligami ‎(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ‎ Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)‎. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (191kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (193kB)
	Text BAB I.pdf Download (492kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (854kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Download (707kB)
	Text BAB IV.pdf Download (194kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (213kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6kB)

ABSTRAK

Penelitian ini berawal ketika penulis menemukan putusan Nomor ‎‎0345/Pdt.G/2015/PA.Sby berkaitan dengan pembatalan perkawinan poligami ‎karena tidak adanya izin poligami dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Pada ‎putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak ‎mempertimbangkan fakta hukum bahwa pada saat diajukan perkara ini pihak ‎suami telah meninggal dunia dan juga sudah berpisah resmi dengan istri yang ‎pertama sebelum suami meninggal dunia.‎ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum tehadap ‎pembatalan perkawinan poligami (putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ‎Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby tersebut dan untuk mengetahui pertimbangan ‎al-mas}lahah terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Tinggi ‎Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan ‎undang-undang dan analitik. Bahan hukum primer berupa salinan putusan dan ‎perundang-undangan. Bahan hukum sekundernya seperti doktrin para ahli. Teknik ‎analisis menggunakan metode deskriptif dan preskriptif.‎ Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis ‎hakim mengabulkan pembatalan perkawinan ini hanya menitikberatkan karena ‎tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama. Menurut teori tidak adanya lagi ‎objek yaitu perkawinan yang dapat dibatalkan, karena perkawinan antara suami ‎dan istri pertama sudah terputus dengan perceraian dan suami dengan istri kedua ‎terputus dengan kematian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 ‎Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ‎Tentang Perkawinan. Perkara pembatalan perkawinan ini juga bertentangan ‎dengan mas}lahah d}aru>riyah yaitu untuk memelihara agama karena tidak menjaga ‎ikatan perkawinan antara suami dan isteri kedua yang telah dilakukan sesuai ‎dengan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam dan juga tidak sesuai ‎dengan al-mas}lahah untuk memelihara harta, karena adanya hak yaitu harta waris ‎yang harus didapatkan oleh isteri kedua setelah kematian suaminya.‎

Actions (login required)

View Item