Wahidah, GT Rita (2020) Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (597kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (340kB)
	Text BAB I.pdf Download (745kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	Text BAB III.pdf Download (234kB)
	Text BAB IV.pdf Download (919kB)
	Text BAB V.pdf Download (226kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (455kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari masih banyaknya kegiatan prostitusi di kota Banjarbaru khususnya di daerah pembatuan, padahal telah jelas di atur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran namun, peraturan tersebut seperti tidak terjalan dengan baik mengingat masih trendnya prostitusi di daerah tersebut dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan dan kendala aparat penegak hukum dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (the reseacrh goes to into the field), data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja , Kepolisian Sektor, dan Pengadilan Negeri Banjarbaru. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik penegakan hukum secara preventif maupun reprensif seperti melakukan pembinaan, sosialisasi, dan penindakan yudisial. Namun, pelaksanaan terhadap penegakan Peraturan Daerah tersebut masih belum efektif, karena faktor kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang dibuktikan dengan masih adanya kegiatan prostitusi di daerah tersebut dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum seperti masih adanya bocoran mengenai razia Pekerja Sex Komersial, prostitusi secara sembunyi-sembunyi, dan lingkungan setempat yang masih mendukung kegiatan prostitusi.

Actions (login required)

View Item