EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau

Damayanty, Asika (2020) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (381kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (316kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (464kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (212kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (722kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (200kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (431kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengenai hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dicari mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, serta faktor yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya data disajikan secara deskriftif kemudian dianalisis dengan dengan hukum positif. Hasil analisis pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru kecamatan Maliku kabupaten Pulang Pisau sudah dijalankan sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa meskipun hanya sekedar formalitas, menampung aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik desa seperti pengawasan sarana dan prasarana desa. Namun pelaksanaan fungsi dan tugas oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa sangat tidak maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa seperti sumber daya manusia (SDM) pada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan kompeten serta dana operasional yang sering terlambat saat anggota Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Users 6417 not found.
Date Deposited: 22 Dec 2020 02:22
Last Modified: 22 Dec 2020 02:22
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15024

Actions (login required)

View Item View Item