Faiseh, Faiseh (2020) Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (407kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (386kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (2MB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (211kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (532kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (205kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (212kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan tanpa melakukan perizinan telebih dahulu. Mengenai hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti bagaimana legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjamasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (the research goes to into the field), data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan seluruh Kecamatan Kota Banjarmasin. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara. Setelah informasi terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori. Hasil penelitian ini adalah bahwa masih banyak kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang tidak legal dikarenakan pengumpulan sumbangan tersebut dilakukan tanpa perizinan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dan juga tidak ada yang memberikan laporan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin setelah kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana selesai. Padahal pengumpulan sumbangan untuk korban bencana merupakan sesuatu yang legal jika dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana yaitu melakukan perizinan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkupnya. Melakukan penyaluran terhadap hasil pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terakhir memberikan pertanggung jawaban berupa laporan kepada pejabat yang berwenang. Ketidak tahuan terhadap peraturan yang ada menjadi alasan mengapa masih ada pelaku pengumpul sumbangan yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Serta penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang juga belum dilakukan secara maksimal.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Users 6417 not found. |
Date Deposited: | 22 Dec 2020 02:14 |
Last Modified: | 22 Dec 2020 02:14 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15026 |
Actions (login required)
View Item |