Cilviana, Gita (2020) Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (335kB)
	Text AWAL.pdf Download (842kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (319kB)
	Text BAB I.pdf Download (603kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text BAB III.pdf Download (218kB)
	Text BAB IV.pdf Download (440kB)
	Text BAB V.pdf Download (202kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (333kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya kasus sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Kalimantan Selatan, membuat peneliti ingin meneliti mengenai Penerapan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan dalam penerapan perda nomor 4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), perdekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif, yaitu penelitian yang berusaha memecahkan suatu permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikannya sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Penerapan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Pelaksanan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel dengan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dalam proses mediasi dibantu pihak-pihak yang memang menguasai bidang pertanahan dan adanya tim khusus yang dibentuk untuk membantu penyelesaian sengketa. Namun pelaksanaan belum maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya situasi yang sering dihadapi Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel dalam proses mediasi yakni dari kedua belah pihak yang sama-sama bersikeras dan tidak mencapai kata sepakat maka mediasi tidak akan berjalan semestinya dan jika tidak terselesaikan secara damai oleh pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel, maka disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadu mengenai alternatif penyelesaian yang direkomendasikan sehingga dalam penerapan perda yang dilakukan pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel kurang mendapat perhatian masyarakat jika pada akhirnya tidak dapat terselesaikan dan dipersilahkan menyelesaikan ke pengadilan.

Actions (login required)

View Item