Hafizah, Jainun (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR KOTA BANJARMASIN. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (195kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (181kB)
	Text BAB I.pdf Download (259kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text BAB III.pdf Download (11kB)
	Text BAB IV.pdf Download (177kB)
	Text BAB V.pdf Download (6kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kerasahan masyarakat terhadap beberapa kasus tentang pemungutan yang berlebih terhadap pajak parkir. Adapun tempat yang peneliti teliti diantaranya adalah Hal. Kantor Posindo dan Plaza Posindo yang berada di Banjarmasin Tengah, Hal. Pasar Kalindo yang berada di Banjarmasin Barat, Hal. Studio Purwacaraka yang berada di Banjarmasin Timur, di Jl. Kelayan Gg. Sederhana Pasar Baimbai yang berada di Banjarmasin Selatan dan Cafe Zuzu yang berada di Banjarmasin Utara. Dari lima tempat tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 ini tentang pajak parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin, serta untuk mengetahui kendala dan dampak yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banjarmasin tentang pajak parkir. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola pajak parkir masing-masing kecamatan dan konsumen, sedangkan objeknya adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumenter, kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik editing dan klasifikasi. Kemudian dianalisa secara analisis kualitatif dengan mengacu pada landasan teori. Penelitian ini menghasilkan kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui tentang perbedaan pajak parkir dengan retribusi parkir tersebut. Selain dari itu adanya kesalahpahaman antara pihak pengelola parkir dengan pihak yang berwenang dikarenakan kurangnya informasi satu sama lain. Adapun kendala yang dihadapi adalah ada sebagian dari beberapa masyarakat yang menyalahgunakan tempat perparkiran yang seharusnya tidak bayar akan tetapi dikenakan tarif parkir.

Actions (login required)

View Item