Rujalinor, Rujalinor (2020) Analisis Yuridis Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Tinjauan Maqâshid Asy-Syarî’ah. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (478kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (281kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	Text BAB III.pdf Download (215kB)
	Text BAB IV.pdf Download (478kB)
	Text BAB V.pdf Download (72kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (109kB)

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 menjadi kebijakan baru dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Melalui Tapera, masyarakat secara bergotong royong mengumpulkan dana untuk pembiayaan perumahan. Selama ini, pembiayaan perumahan yang dilaksanakan pemerintah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan perumahan, dimana masih ada 7,64 juta keluarga yang memerlukan rumah (tempat tinggal). Disisi lain masyarakat, terutama para pekerja keberatan dengan adanya iuran Tapera, mengingat sudah banyak iuran-iuran wajib yang dibebankan kepada para pekerja. Selain itu, mereka menilai tempat tinggal merupakan hak setiap warga negara, yang wajib dijamin oleh negara berdasarkan amanat UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penelitian dari aspek kebijakan serta tinjauan maqâshid asy-syarî’ah, untuk mengetahui kebijakan pembiayaan perumahan melalui undang-undang tersebut dan mengetahui analisis maqâshid asy-syarî’ah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan undang-undang dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Adapun hasil temuan pada penelitian ini yaitu: pertama, kewajiban menjadi peserta Tapera dan membayar iuran Tapera, sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 4 Tahun 2016, tidak diiringi dengan pengaturan/kebijakan afirmatif berupa pemberian subsidi atau pengecualian pembayaran iuran Tapera bagi masyarakat tidak mampu, hal tersebut berpotensi menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal. Sementara tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan pembiayaan perumahan murah dan terjangkau bagi masyarakat, selain melalui Tapera, karena dana FLPP yang selama ini digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi MBR, akan dipindahkan menjadi dana Tapera pada tahun 2021 sebagaimana diatur pada Pasal 64 PP No. 25 Tahun 2020. Kedua, tidak adanya kebijakan afirmatif tersebut, menyebabkan pembiayaan perumahan melalui Tapera menjadi tidak optimal, karena tidak dapat dipastikan semua masyarakat berpengasilan rendah menjadi peserta Tapera. Sementara Pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 2016, mengatur bahwa pembiayaan perumahan diperuntukkan bagi masyarakat berpengasilan rendah. Ketiga, dari tinjauan maqâshid asy-syarî’ah, kebijakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2016, terdapat kemafsadatan yaitu tidak adanya kebijakan afirmatif yang mengakibatkan hilangnya hak mendapatkan tempat tinggal bagi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan terancamnya pemeliharaan terhadap lima pokok tujuan syariat (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) atau disebut juga al kullliah al khamsah.

Actions (login required)

View Item