EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Analisis Yuridis Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Tinjauan Maqâshid Asy-Syarî’ah

Rujalinor, Rujalinor (2020) Analisis Yuridis Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Tinjauan Maqâshid Asy-Syarî’ah. Tesis, Pascasarjana.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (478kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (281kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (414kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (215kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (478kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (72kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (165kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (109kB)

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 menjadi kebijakan baru dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Melalui Tapera, masyarakat secara bergotong royong mengumpulkan dana untuk pembiayaan perumahan. Selama ini, pembiayaan perumahan yang dilaksanakan pemerintah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan perumahan, dimana masih ada 7,64 juta keluarga yang memerlukan rumah (tempat tinggal). Disisi lain masyarakat, terutama para pekerja keberatan dengan adanya iuran Tapera, mengingat sudah banyak iuran-iuran wajib yang dibebankan kepada para pekerja. Selain itu, mereka menilai tempat tinggal merupakan hak setiap warga negara, yang wajib dijamin oleh negara berdasarkan amanat UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penelitian dari aspek kebijakan serta tinjauan maqâshid asy-syarî’ah, untuk mengetahui kebijakan pembiayaan perumahan melalui undang-undang tersebut dan mengetahui analisis maqâshid asy-syarî’ah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan undang-undang dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Adapun hasil temuan pada penelitian ini yaitu: pertama, kewajiban menjadi peserta Tapera dan membayar iuran Tapera, sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 4 Tahun 2016, tidak diiringi dengan pengaturan/kebijakan afirmatif berupa pemberian subsidi atau pengecualian pembayaran iuran Tapera bagi masyarakat tidak mampu, hal tersebut berpotensi menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal. Sementara tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan pembiayaan perumahan murah dan terjangkau bagi masyarakat, selain melalui Tapera, karena dana FLPP yang selama ini digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi MBR, akan dipindahkan menjadi dana Tapera pada tahun 2021 sebagaimana diatur pada Pasal 64 PP No. 25 Tahun 2020. Kedua, tidak adanya kebijakan afirmatif tersebut, menyebabkan pembiayaan perumahan melalui Tapera menjadi tidak optimal, karena tidak dapat dipastikan semua masyarakat berpengasilan rendah menjadi peserta Tapera. Sementara Pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 2016, mengatur bahwa pembiayaan perumahan diperuntukkan bagi masyarakat berpengasilan rendah. Ketiga, dari tinjauan maqâshid asy-syarî’ah, kebijakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2016, terdapat kemafsadatan yaitu tidak adanya kebijakan afirmatif yang mengakibatkan hilangnya hak mendapatkan tempat tinggal bagi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan terancamnya pemeliharaan terhadap lima pokok tujuan syariat (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) atau disebut juga al kullliah al khamsah.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Rujalinor Rujalinor
Date Deposited: 08 Mar 2021 13:43
Last Modified: 08 Mar 2021 13:43
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15348

Actions (login required)

View Item View Item