Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman penulis bahwa masih
ada silang pendapat tentang kewajiban zakat profesi, ketidakpastian hukum
tentang ada dan tidaknya haul, kadar (persentase) yang harus dikeluarkan dan
perbedaan pendapat dalam batas nisabnya. Masih terjadi perdebatan yang
belum tuntas di kalangan ulama dalam menentukan apakah haul ini menjadi
salah satu syarat wajibnya zakat profesi atau tidak? Penulis menilai jika belum
ada titik temu dalam beberapa hal di atas, umat Islam akan kebingungan dalam
mengamalkan zakat profesi, bahkan bisa berakibat meragukan kewajiban zakat
profesi.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal
research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder, sehingga penulis dapat
mendeskripsikan secara spesifik mengenai objek penelitian dan menganalisis
rumusan masalah berdasarkan fakta yang ditemukan.
Kemudian melalui pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini
menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut; Pertama: bahwa pendapat yang
mewajibkan zakat profesi penulis meyakini lebih tepat, karena dalil/argumen
para pendukung zakat profesi lebih meyakinkan dan lebih mudah diterima oleh
logika akal. Ditambah lagi jika kita melihat argumen penolak zakat profesi
yang umumnya hanya berpatokan kepada tidak adanya nash qath’i yang secara
khusus menunjukkan kewajiban zakat profesi. Padahal masih ada nash umum
yang bisa dijadikan dasar untuk mewajibkannya. Kedua: Jika kita tinjau
berdasarkan Maqâshid as-syarî’ah, persentase zakat profesi yang lebih tepat
dan sesuai adalah 5%. Karena dengan memilih 5%, setidaknya pemasukan
zakat profesi akan naik dua kali lipat dibanding sebelumnya (2,5%). Dengan
demikian akan lebih cepat dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan syariah
zakat secara umum yaitu menjauhkan umat islam dari kemiskinan dan
kekurangan.