Ardin, Sultan (2021) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila. Skripsi, Fakultas Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (245kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (315kB)
	Text BAB I.pdf Download (601kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	Text BAB III.pdf Download (211kB)
	Text BAB IV.pdf Download (638kB)
	Text BAB V.pdf Download (200kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (426kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari meningkatnya kasus protitusi dari tahun ke tahun di Kabupaten Tabalong padahal mengenai protitusi Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila, serta ingin mengetahui kendala Satuan Polisi Pamong Praja selaku dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. penelitian ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu teori penegakan hukum, otonomi daerah, Peraturan Daerah, dan protitusi. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila sudah dilaksanakan, pelaksanaan penegakan hukum yang dijalankan seperti komunikasi antar anggota, sosialisasi, razia, dan penangkapan wanita tuna susila (WTS). Namun pelaksanaan yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong tidak maksimal, di mana tidak dilaksanakannya sanksi bagi para PSK. Sehingga PSK tidak takut, tidak jera bahkan bertambah. Tidak maksimalnya penegakan hukum mengenai kasus protitusi di Kabupaten Tabalong disebabkan oleh faktor kendala yakni masalah komunikasi yang kurang baik antar anggota, anggaran dan kurangnya fasilitas, kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Tabalong masih minim, dan masalah hukum itu sendiri yang memberikan sanksi ringan dan tidak membuat jera para wanita tuna susila (WTS).

Actions (login required)

View Item