Meyliza, Annisa (2021) Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Laporan Kasus Maladministrasi Pada Bidang Pertanahan. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (290kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (259kB)
	Text BAB I.pdf Download (645kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB)
	Text BAB III.pdf Download (384kB)
	Text BAB V.pdf Download (260kB)
	Text BAB IV.pdf Download (506kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (482kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari meningkatnya laporan kasus maladministrasi di bidang pertanahan. Selain itu, laporan mengenai kasus maladministrasi bidang pertanahan ini juga terus berulang-ulang. Hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti bagaimana proses penyelesaian laporan kasus maladministrasi di bidang pertanahan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pada bidang pertanahan, serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan laporan maladministrasi di bidang pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. penelitian ini dilaksanakan di kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu teori efektivitas, peran, pelayanan publik, Ombudsman RI dan maladministrasi. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan yaitu: laporan dari masyarakat, pemeriksaan dokumen, mediasi, tindak lanjut, hasil laporan akhir, penutupan laporan, dan tindakan pencegahan. Namun pelaksanaannya kurang maksimal dan penyelesaian laporan kurang efektif sehingga belum berdampak pada perubahan. Laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan terus meningkat serta terus terjadi laporan yang berulang-ulang dari tahun ketahun. Faktor kendala yang dihadapi Ombudsman yaitu masalah anggaran dan SDM Ombudsman.

Actions (login required)

View Item