Subhan, Muhammad (2020) PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (TELAAH TERHADAP AKAD SETORAN DAN PENGGUNAAN DANA HAJI). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (292kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (679kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (198kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text BAB III.pdf Download (199kB)
	Text BAB IV.pdf Download (213kB)
	Text BAB V.pdf Download (84kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (105kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad setoran dana haji yang selama ini dan mengetahui penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya (telaah terhadap akad setoran dan penggunaan dana haji). Dengan fokus penelitian ada pada akad dana haji dan penggunaan dana haji dalam pandangan hukum ekonomi syariah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang undangan tentang akad setoran haji dan penggunaan dana haji ditinjau hukum syariah, UUD RI 1945 dan hukum Negara RI. Bahan hukum dikumpulkan dengan sistem dokumentasi. Pengumpulam data yang digunakan berupa kajian pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Akad wakalah yang ada antara calon jamaah haji dan BPKH selaku pengelola keuangan haji harus memenuhi syarat berakad yaitu harus ada ijab dan kabul. Para ulama Hanafi mensyaratkan adanya ijab dan kabul dalam setiap akad sedangkan para ulama dari Maliki, Syafi’i dan Hanbali disamping mensyaratakan adanya ijab dan qabul dalam setiap akad juga mensyarakan bahwa yang pihak berakad baik muwakkil pihak pemberi kuasa maupun wakiil pihak penerima kuasa harus sekurang-kurangnya mumayyiz dan berakal, serta objek akad harus benda atau sesuatu yang halal menurut syara. Kedua, dengan adanya akad wakalah yang sesuai dengan syara’, dana haji yang ada bisa dimaafaatkan oleh BPKH sebagai wakil jamaah haji untuk mengelola dana yang telah dititipkan dan diamanahkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih memungkinkan. Dengan syarat bahwa investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai kemaslahatan bagi jamaah haji dan pengelolaanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. .

Actions (login required)

View Item