Handayani, Raudah (2021) PEMBEBANAN NAFKAH ‘IDDAH, NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH MĀḌIYAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp). Skripsi, Syariah.

	Text pernyataan keaslian tulisan.pdf Download (190kB)
	Text Awal.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (132kB)
	Text bab I Skripsi.pdf Download (439kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text bab III .pdf Download (422kB)
	Text Bab IV.pdf Download (202kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (274kB)
	Text lampiran.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembebanan nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah dan nafkah māḍiyah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Istri yang menuntut cerai dari suaminya seharusnya dapat menggugurkan hak-haknya mendatang, seperti nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah dan nafkah māḍiyah. Namun, majelis hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan perceraian tersebut dan menghukum bekas suami/tergugat untuk membayar hak nafkah yang dituntut oleh penggugat.. Tujuan penelitian ini adalah (I) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah dan nafkah māḍiyah (II) mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak dan kewajiban dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (Analitycal Approach). Hasil penelitian adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutus pembebanan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996. Penerapan penentuan mut’ah dengan menggunakan konsep berpikir sosiologis, yuridis dan filosofis. Sedangkan pembebanan untuk nafkah māḍiyah berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 9 bulan. Adapun hak dan kewajiban tersebut diberikan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang merupakan Perma Perempuan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang terdapat instrumen pemaksaan untuk melaksanakan isi putusan dan berdasarkan fakta bahwa istri tidak terbukti melakukan nusyuz sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008.

Actions (login required)

View Item