Fauzi, Muhammad Achyar (2021) Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 59-66). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (241kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (377kB)
	Text BAB I.pdf Download (598kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB)
	Text BAB III.pdf Download (773kB)
	Text BAB IV.pdf Download (817kB)
	Text BAB V.pdf Download (392kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (313kB)
	Text Lampiran.pdf Download (313kB)

ABSTRAK

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak ditemukan sanksi pidana bagi lembaga keuangan syariah ataupun pihak yang terlibat transaksi dengannya yang tidak menjalankan prinsip syariah, ketentuan tentang pelanggaran prinsip syariah hanya dikenakan sanksi administratif sebagaimana pasal 56 undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang berbunyi “Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Tujuan dari tesis ini adalah untuk membuat analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah serta menemukan formulasi terhadap ketentuan pidana dalam dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga dapat menjadi rambu-rambu yang tegas untuk pelaksanaan usaha perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Formulasi pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang yang berbasis syariah dimana memasukkan konsep hukum Islam tentang ta’zir pada pelanggaran prinsip syariah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang memuat ketentuaan bahwa denda pidana dapat dikelola atau diperuntukkan bagi lembaga-lembaga yang berperan dalam mashlahat ummat serta pemberlakuan sanksi tambahan bagi bank syariah selaku korporasi yang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Actions (login required)

View Item