Iqbal, Iffah (2021) PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. Tesis, Pascasarjana.

	Text Pernyataan.pdf Download (321kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text BAB I.pdf Download (845kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (966kB)
	Text BAB III.pdf Download (660kB)
	Text BAB IV.pdf Download (848kB)
	Text BAB V.pdf Download (358kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (415kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (140kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hak guna usaha yang dilegalkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang lebih mengarah kepada privatisasi air. Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2-3) disebutkan secara tegas bahwa air termasuk cabang produksi penting yang dikuasai oleh Negara dan melarang penguasaan oleh perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagiamana (1) presfektif etika bisnis Islam dan -; (2) bagaimana Pengelolaan sumber daya air dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dua masalah tersebut. Penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa air merupakan benda milik umum (milkiyah 'ammah) yang kepemilikannya tidak boleh dikuasai oleh perseorangan atau swasta. Pemerintah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan mereka. Kepemilikan atas air termasuk ke dalam kepemilikan tidak sempurna (milkiyah naqishah), yaitu kepemilikan sesuatu berupa zat bendanya saja atau manfaat bendanya saja. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak ini tidak boleh dihalangi bahkan dijamin oleh nash-nash syara'. Jika sumber daya air yang merupakan milik publik kemudian dimiliki oleh perseorangan maka dikhawatirkan akan menyebabkan persengketaan, konflik di masyarakat serta merugikan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dianalisis secara mendalam. Pengambilan data dilakukan dengan menelusuri dan menelaah teori-teori dan peraturan perundangan yang terdapat di perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Privatisasi pengelolaan sumber daya air tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, karena sumber daya air adalah merupakan kategori kepemilikan umum yang merupakan kepemilikan bersama, sehingga ketika pengelolaannya diserahkan kepada swasta, justru menjadi polemic dan merugikan masyarakat. (2) Allah meuntuk seluruh makhluk dan setiap orang berhak mengaksesnya, secara sosiologis bahwa air merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi haknya oleh pemerintah agar tidak terjadi persengketaan dan konflik di masyarakat, dan secara yuridis bahwa UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2-3) yang menyatakan bahwa air adalah benda milik umum yang dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan dalam UU SDA justru air dijadikan benda ekonomi yang bisa dimiliki oleh perseorangan; dan (3) air merupakan fasilitas umum yang kepemilikannya tidak boleh diserahkan kepada perorangan atau kelompok tapi harus dikelola oleh pemerintah atau negara, dan setiap orang berhak mengakses sumber daya air tersebut selama tidak memadharatkan atau menghalangi orang lain dalam memanfaatkannya. Penelitian ini memperkuat teori Kewajiban Negara, teori Kepemilikan, Teori Keadilan dan teori Al Maslahah, selanjutan hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Actions (login required)

View Item