Bahrun, Aida Fitriyana (2021) PERSEPSI HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (196kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text BAB I.pdf Download (386kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text BAB III.pdf Download (175kB)
	Text BAB IV.pdf Download (503kB)
	Text BAB V.pdf Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian dilakukan karena terdapat kasus permohonan perwalian anak yaitu penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Bjb, pemohon adalah ayah dengan alasan untuk dapat mewakili anaknya di bawah umur dalam berbuat hukum, karena instansi seperti notaris dan lembaga lain mensyaratkan penetapan perwalian anak demi kepastian hukum. Dalam ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan orang tua sekaligus wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan dan demi kepastian hukum tidak harus dengan penetapan perwalian anak, tetapi bisa dengan akta kelahiran. Karena itu perlu diadakan penelitian. Rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pendapat beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai terhadap penetapan perwalian anak oleh orang tua kandung dan alasan serta dasar hukum. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui pendapat hakim terhadap permohonan perwalian anak oleh orang tua serta alasan dan dasar hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, di mana penulis terjun ke lapangan untuk wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai terkait dengan kasus yang diteliti. Setelah data terkumpul, diteliti kembali apakah data kurang jelas dan lengkap, sehingga dilengkapi jika belum lengkap. Selanjutnya data disusun dalam bentuk uraian hasil penelitian secara sistematis. Jika sudah, maka data dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan terori yang ada. Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan pendapat enam hakim dari Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai mengenai permohonan perwalian anak oleh orang tua kandung yaitu lima hakim berpendapat perlu penetapan perwalian anak karena kehati-hatian, agar orang tua tidak sewenang-wenang, anak ada hak dan kewajiban orang tua untuk memeliharanya, memperkuat dasar hukum, pengadilan tidak boleh menolak perkara dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat, serta memberi peluang sesuai dengan keadaan lingkungan berdasar kepada undang�undang, kaidah fiqih, dan asas pengadilan. Sedangkan seorang hakim berpendapat tidak perlu penetapan perwalian anak, karena orang tua sekaligus wali anak dan agar tidak mempersulit berdasar pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan hadis. Untuk menghindari kemudharatan dan demi kesejahteraan anak, penetapan tetap diperlukan sebagai bukti bahwa orang tua layak mewakili anak dalam berbuat hukum melalui persidangan dan perlu adanya pembaharuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena sudah tidak relavan lagi dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang.

Actions (login required)

View Item