EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

PERSEPSI HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG

Bahrun, Aida Fitriyana (2021) PERSEPSI HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (196kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (9kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (386kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (400kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (175kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (503kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (90kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (275kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian dilakukan karena terdapat kasus permohonan perwalian anak yaitu penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Bjb, pemohon adalah ayah dengan alasan untuk dapat mewakili anaknya di bawah umur dalam berbuat hukum, karena instansi seperti notaris dan lembaga lain mensyaratkan penetapan perwalian anak demi kepastian hukum. Dalam ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan orang tua sekaligus wali anak tanpa adanya penetapan dari pengadilan dan demi kepastian hukum tidak harus dengan penetapan perwalian anak, tetapi bisa dengan akta kelahiran. Karena itu perlu diadakan penelitian. Rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pendapat beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai terhadap penetapan perwalian anak oleh orang tua kandung dan alasan serta dasar hukum. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui pendapat hakim terhadap permohonan perwalian anak oleh orang tua serta alasan dan dasar hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, di mana penulis terjun ke lapangan untuk wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai terkait dengan kasus yang diteliti. Setelah data terkumpul, diteliti kembali apakah data kurang jelas dan lengkap, sehingga dilengkapi jika belum lengkap. Selanjutnya data disusun dalam bentuk uraian hasil penelitian secara sistematis. Jika sudah, maka data dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan terori yang ada. Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan pendapat enam hakim dari Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai mengenai permohonan perwalian anak oleh orang tua kandung yaitu lima hakim berpendapat perlu penetapan perwalian anak karena kehati-hatian, agar orang tua tidak sewenang-wenang, anak ada hak dan kewajiban orang tua untuk memeliharanya, memperkuat dasar hukum, pengadilan tidak boleh menolak perkara dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat, serta memberi peluang sesuai dengan keadaan lingkungan berdasar kepada undang�undang, kaidah fiqih, dan asas pengadilan. Sedangkan seorang hakim berpendapat tidak perlu penetapan perwalian anak, karena orang tua sekaligus wali anak dan agar tidak mempersulit berdasar pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan hadis. Untuk menghindari kemudharatan dan demi kesejahteraan anak, penetapan tetap diperlukan sebagai bukti bahwa orang tua layak mewakili anak dalam berbuat hukum melalui persidangan dan perlu adanya pembaharuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena sudah tidak relavan lagi dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
K Law > K Law (General)
Depositing User: Pramubakti Syanie Raisya Hani
Date Deposited: 19 Nov 2021 02:57
Last Modified: 19 Nov 2021 02:57
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17562

Actions (login required)

View Item View Item