Penelitian ini dilatarbelakangi konsep leveraging bank syariah yang
merupakan penyetaraan layanan (leveraging) melalui penggunaan infrastruktur BUK.
Leveraging diartikan sebagai penggunaan jaringan kantor bank induk (bank
konvensional) oleh bank syariah yang dimiliki oleh bank konvensional tersebut.
Akad-akad yang bisa digunakan antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu
wakalah bil ujrah atau mudharabah. Jika akad wakalah bil ujrah, maka bank
konvensional akan mendapatkan fee, sedangkan pada akad mudharabah, maka bank
konvensional mendapatkan bagi hasil. Ataupun akad musyarakah, karena akad
pembiayaannya.Dengan cara ini, dana bank konvensional menggunakan prinsip
syariah. Namun dalam hal ini perlu kajian lagi, karena bank konvensinal akan
memberikan dana bagi hasil itu kepada nasabahnya secara bunga.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut
dengan penelitian kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu
metode penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan obyek penelitian secara
sistematis dan terperinci guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan jelas
Dari hasil analisa kualitatif. Penulis menilai ketentuan Layanan Syariah Bank
dalam POJK nomor 2 /pojk.03/2016 dan POJK nomor 28/pojk. 03/2019 masih
prematur, diskriminasi atau bahkan setengah hati, sedangkan menurut perspektif
hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan tujuan maslahah dan prinsip kehati�hatian.
Konseptual acuan bagi BUS dalam menyediakan layanan syariah bank ini
menurut Penulis harus tegas dan komprehensif, guna membuang paradigma berpikir
yang menyatakan bahwa syariah dan konvensional sama saja.