Nordina, Nordina (2022) Penolakan Nikah Oleh PPN (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan). Skripsi, Fakultas Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (100kB)
	Text AWAL.pdf Download (687kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (172kB)
	Text BAB I.pdf Download (457kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (622kB)
	Text BAB III.pdf Download (246kB)
	Text BAB IV.pdf Download (276kB)
	Text BAB V.pdf Download (174kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (959kB)

ABSTRAK

Nikah siri merupakan perkawinan yang tidak tercatat, berangkat dari permasalahan adanya penolakan pernikahan yang disebabkan karena para pihak sudah melakukan pernikahan siri yang bertujuan untuk mengetahui praktik penolakan, alasan dan dasar hukum serta tindakan para pihak setelah pernikahannya ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Daha Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis keadaan saat ini, fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi serta pemikiran. Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Daha Selatan. Dalam pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini ialah kepala KUA yang pernah menjabat, PPN KUA di Kecamatan Daha Selatan serta salah satu dari para pihak yang demikian disebut sebagai informan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan pada penolakan pernikahan ini dengan diberikannya surat pemberitahuan penolakan pernikahan yang berupa N9 oleh pihak KUA Kecamatan Daha Selatan dan surat tersebutlah yang dibawa para pihak ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak mau mengisbatkan dengan dalih kalau itsbat nikah maka mempermudah masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah tangan dengan dasar hukum bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) point e yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Para pihak juga telah melakukan kekeliruan yang mana melakukan pernikahan dibawah tangan dan tidak menaati hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item