Mubibah, Jumratul (2022) Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (211kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (65kB)
	Text BAB I.pdf Download (502kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB)
	Text BAB III.pdf Download (196kB)
	Text BAB IV.pdf Download (686kB)
	Text BAB V.pdf Download (67kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (721kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana Walikota Banjarmasin secara hukum memiliki Tanggung jawab Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian dalam Mengelola Aset milik daerah. Berdasarkan pengamatan Peneliti tentang tanah yang didirikan bangunan terbengkalai terletak di Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin merupakan Aset Daerah yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah kota untuk mengelola barang milik Daerah untuk dioperasikan terkait lokasi strategis dengan terminal Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam Tanggung Jawab pemerintah serta mencari Kendala dan Upaya dalam mengelola barang milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui proses Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian secara hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi terkait pengelolaan barang milik daerah dengan pendekatan penelitian studi kasus kualitatif, data yang dikumpulkan berupa wawancara dan studi dokumentasi bertujuan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang diteliti. Kemudian diolah melalui proses pemeriksaan data, penyajian data, dan analisis data yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab pemerintah melalui Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah terkait Bangunan yang didirikan ditanah aset Daerah dilihat dari kendala data administratif pada zaman Walikota Banjarmasin terdahulu tidak sesuai peraturan karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal demikian, adanya perjanjian kerjasama yang tidak implementasikan salah satu pihak karena kesalahpahaman serta menjadi objek hukum di Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin. Selanjutnya Upaya Pengendalian yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasi Pemasalahan terkait dengan melakukan Upaya Hukum dengan didampingi Kejaksaan Kota Banjarmasin dan menjalankan peran pengendalian sesuai dengan Perda pasal 186 Nomor 15 tahun 2018 dengan pemantauan dan investigasi kelokasi aset daerah.

Actions (login required)

View Item