Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk
melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan terkait mediasi. Apabila
diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung
dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan
proses mediasi. Penulis menemukan sebuah Putusan Sela Nomor
52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm yang memerintahkan Pengadilan Agama Tanjung untuk
melakukan mediasi ulang dengan dasar pertimbangan bahwa mediasi yang
dilakukan Pengadilan Agama Tanjung sebanyak dua kali dirasa belum optimal dan
dianggap telah melakukan pelanggaran. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis
tertarik untuk meneliti masalah ini.
Fokus penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana pertimbangan
hukum dan putusan hakim dalam Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm terkait mediasi perkara waris.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan
pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi dokumen, studi pustaka dan studi literatur. Bahan hukum diolah
dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara
sistematis.
Penulis menemukan beberapa poin penting dari dasar pertimbangan dan
putusan dalam Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor
52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. Ada dua persoalan pada dasar pertimbangan putusan sela
yakni pengadilan tingkat pertama tidak sungguh-sungguh memberdayakan
perdamaian dan tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
melanjutkan proses mediasi. Dasar pertimbangan hakim dalam masalah ini sangat
sumir, dangkal serta tidak cukup pertimbangan. Kedua, dasar pertimbangan pada
putusan pengadilan tinggi agama membahas tiga permasalahan yakni tidak
tercantum hasil mediasi ulang, ada perbedaan pendapat terkait alat bukti dan ada
kata tidak mutlak kalah mutlak menang. Seharusnya hasil mediasi ulang termuat
dalam dasar pertimbangan dan kalimat yang ditampilkan tidak boleh multitafsir.
Ketiga, lahirnya putusan sela bertentangan dengan norma yang ada pada Pasal (3)
Ayat (3) dan (4). Keempat, panjar biaya perkara ditanggung secara renteng oleh
para pihak, kalimat ini seolah-olah terjadi sebuah perdamaian yang memiliki
relevansi dengan kata tidak mutlak kalah mutlak menang. Padahal berdasarkan
kriteria isi putusan, putusan ini adalah putusan konvensional.