Habibah, Nor (2022) Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (153kB)
	Text AWAL.pdf Download (783kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (140kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text BAB III.pdf Download (730kB)
	Text BAB IV.pdf Download (258kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (365kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp dalam putusan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan nafkah anak pasca perceraian karena Tergugat sebagai ayah dianggap tidak mampu dan Penggugat sebagai ibu sendiri dianggap mampu memenuhi nafkah anak. Setelah putusnya perkawinan karena perceraian, orang tua terutama ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak dalam hadhanah ibunya, dengan ditolaknya gugatan tersebut seolah-olah kewajiban nafkah ayah kepada anak gugur begitu saja padahal tidak ada halangan penyebab gugurnya kewajiban tersebut karena sakit misalnya, buta, lumpuh, gila, idiot dan sebagainya. Maka Penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak. Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan Undang-Undang, dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta menyandingkannya dengan putusan yang Penulis gunakan. Hasil penelitian ini bahwa Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat tidak memiliki bukti gaji dan dua orang saksi dianggap tidak lengkap dan kurang meyakinkan hakim. Hakim mempertimbangkan dengan Penggugat memenuhi nafkah anaknya dan Tergugat dinilai tidak mampu, namun tidak terbukti ada halangan memenuhi kewajibannya seperti sakit keras. Dasar hukum yang digunakan terkait pembuktian, hakim menolak karena tidak adanya bukti gaji Tergugat, secara prosedur hakim tidak salah menentukan, namun Hakim memakai dasar Pasal 49 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b undang-undang Perkawinan bahwa ayah bertanggung jawab untuk biaya hadhanah anak, secara substansi hakim mengabaikan terkait nafkah anak dengan dibebankan kepada Penggugat seolah-olah kewajiban nafkah ayah terhadap anak gugur begitu saja.

Actions (login required)

View Item