EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM FUNGSI LEGISLASI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

ASIH, NUR (2022) HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM FUNGSI LEGISLASI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi, Syariah.

[img] Text
Pernyataan Keaslian Tulisan - Nur Asih.pdf

Download (121kB)
[img] Text
Awal - Nur Asih.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK - Nur Asih.pdf

Download (244kB)
[img] Text
BAB I - Nur Asih.pdf

Download (697kB)
[img] Text
BAB II - Nur Asih.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (537kB)
[img] Text
BAB III - Nur Asih.pdf

Download (607kB)
[img] Text
BAB IV - Nur Asih.pdf

Download (147kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA - Nur Asih.pdf

Download (382kB)
[img] Text
LAMPIRAN - Nur Asih.pdf

Download (3MB)

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi perspektif maslahah mursalah. Hubungan disini dimaknai sebagai hubungan yang bersifat undang-undang, dimana terdapat proses yang dianggap tidak sesuai mengenai fungsi legislasi DPR dan DPD, fungsi legislasi harus dapat dilihat secara penuh yaitu dengan dimulainya proses pengajuan sampai dengan menyetujui rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti berusaha mengkaji berkaitan dengan ketidakseimbangan fungsi legislasi DPR dan DPD dalam hal kemanfaatan DPD di dalam melaksanakan fungsi legislasi. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pokok bahasan pada penelitian ini yakni Pasal 22D. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni dengan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPR dan DPD. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, meneliti, dan mempelajari berbagai dokumen-dokumen, selain itu juga dengan studi pustaka, yaitu dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, menelaah, dan melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang memiliki hubungan atau keterkaitannya dengan pokok pembahasan mengenai pandangan maslahah mursalah pada hubungan DPR dan DPD dalam fungsi legislasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi perspektif maslahah mursalah tidaklah seimbang dan keberadaan DPD dalam fungsi legislasi tidak maksimal, hal ini disebabkan karena tugas dan wewenang DPD dalam bidang legislasi tidaklah sempurna dalam proses legislasinya.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General)
Depositing User: Raisya Hani Syanie
Date Deposited: 08 Feb 2022 07:21
Last Modified: 08 Feb 2022 07:21
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/18339

Actions (login required)

View Item View Item