Akhmad, Akhmad (2022) PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (76kB)
	Text AWAL.pdf Download (425kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (146kB)
	Text BAB I.pdf Download (294kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text BAB III.pdf Download (115kB)
	Text BAB IV.pdf Download (272kB)
	Text BAB V.pdf Download (163kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (171kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam Putusan perkara cerai gugat, padahal menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan b pemberian mut’ah dan nafkah iddah diperuntukkan untuk cerai talak raj’i, bahkan menurut ulama mazhab seperti Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi’I, seorang istri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya karena talak ba’in dengan talak khulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam melaksanakan pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, diolah dengan teknik editing dan deskripsi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: pertama: pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura bahwa pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dapat diberikan kepada isterinya selama isterinya itu tidak terbukti nusyuz. Selain itu juga dilihat dari fakta-fakta persidangan untuk membuktikan penghasilan dari suami apakah suami berkemampuan atau tidak. Kedua: dasar hukum hakim dalam menerapkan pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Actions (login required)

View Item