Fahlevi, Ahmad (2020) ANALISIS TERHADAP PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (51kB)
	Text AWAL - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (8kB)
	Text BAB I - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (391kB)
	Text BAB II - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB)
	Text BAB III - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (807kB)
	Text BAB IV - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (576kB)
	Text BAB V - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (188kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (254kB)
	Text LAMPIRAN - TESIS AHMAD FAHLEVI.pdf Download (6MB)

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari kenyataan bahwa Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA sebagai pengisi kekosongan hukum dibatasi oleh Undang-Undang tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak boleh juga mengatur tentang sifat, kekuatan serta nilai terhadap alat pembuktian. Ketentuan tersebut cukup menarik mengingat bahwa dalam beberapa PERMA ternyata mengatur tentang hal itu dan tidak terkecuali dalam pengaturan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau dengan menjelaskan dan bukan dengan kuantitatif atau satuan angka. Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama: Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gugatan sederhana secara umum, yang membedakannya adalah prinsip syariah yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut. Beberapa penyempurnaan khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan dan tata cara eksekusi. Dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kedua: Kandungan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 telah bertentangan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) adalah bentuk pelanggaran terhadap asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori karena PERMA sebagai hukum yang lebih rendah telah mengesampingkan hukum yang lebih tinggi yaitu HIR/RBg, tetapi walaupun bertentagan, PERMA Nomor 04 Tahun 2019 sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu bermanfaat dan berkeadilan sebagai wujud nyata dari prinsip penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Actions (login required)

View Item