Sabila, Layalia Faza Ahda (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (82kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (19kB)
	Text BAB I.pdf Download (628kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (495kB)
	Text BAB IV.pdf Download (19kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta tidak hanya memiliki hak moral bagi penciptanya dan hak ekonomi dalam bentuk royalti. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan salah satu aturan baru yang mengatur mengenai hak ekonomi bagi pencipta lagu dan/atau musik dengan tujuan mengoptimalkan penarikan royalti khususnya bagi penggunaan secara komersial. Adanya aturan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, disebabkan tidak ada transparansi dalam pembentukan perundang-undangan ini. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil penelitian mengenai ini, selain itu dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diduga mengalami kekaburan hukum dalam materi muatan Pasal tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah, royalti hak cipta termasuk dalam kategori harta sehingga bisa dimiliki dan dapat dipindahtangankan dengan suatu perjanjian/akad. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini di dapati dua akad yang sesuai yaitu akad Ijarah dan Mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, ditemukannya kecacatan prosedural dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 karena mengabaikan partisipasi masyarakat serta dalam substansi Pasal 3 adanya ketidakjelasan aturan mengenai pembayaran royalti bagi UMKM sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Kedua, akad yang digunakan dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik adalah akad Ijarah. Akan tetapi, akad tersebut tidak memenuhi syarat sehingga akad tersebut bersifat batal.

Actions (login required)

View Item