HARTINI, LINDA (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN JALAN BAGI PEJALAN KAKI. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (1MB)
	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (424kB)
	Text BAB I.pdf Download (879kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (813kB)
	Text BAB III.pdf Download (260kB)
	Text BAB IV.pdf Download (849kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (535kB)
	Text BAB V.pdf Download (242kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Pemerintah Kota Banjarmasin telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Peraturan Daerah ini nampak belum terimplementasi dengan baik karena ternyata banyak pelanggaran penggunaan trotoar baik itu dari Pedagang Kaki Lima bahkan masyarakat umum. Hal ini sering terjadi di wilayah Jl. Pangeran Samudera. Akibat dari pelanggaran tersebut telah menimbulkan banyak permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan dan upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian berupa implementasi dan upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 masih belum berjalan dengan baik. Ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran terhadap penggunaan trotoar oleh masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima. Adapun upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 sendiri dilakukan dengan tiga cara. Teguran, sanksi, dan pembinaan. Pelanggaran Peraturan ini menilai efektivitas hukum yang tentu dipengaruhi oleh pengakkan hukum, produk hukum, serta masyarakat yang harus mematuhi ketentuan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi PamongPraja juga telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum Islam, hanya saja terjadinya pelanggaran karena masyarakat tidak mengetahui terkait dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

Actions (login required)

View Item