PERDANA, FAJAR RUDI (2022) Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Kebebasaan Berpendapat (Freedom Of Speech) Dalam Bernegara (Studi Pada Ujaran Kebencian). Skripsi, Fakultas Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (322kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (452kB)
	Text BAB I.pdf Download (700kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (830kB)
	Text BAB III.pdf Download (519kB)
	Text BAB IV.pdf Download (975kB)
	Text BAB V.pdf Download (345kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (482kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Fajar Rudi Perdana. 180102030373. Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Kebebasaan Berpendapat (Freedom Of Speech) Dalam Bernegara (Studi Pada Ujaran Kebencian). Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin. M. Hum (II) Tuti Hasanah, S.EI, M.HI. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022. Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Kebebasan Berpendapat, Melawan Hukum, Ketegasan Hukum. Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi. Artinya kebebasan berpendapat itu adalah sebuah hak, namun tidak cukup itu saja. Tetapi juga harus diberikan jaminan rasa aman untuk menyampaikan hak kebebasan berpendapat itu. Bersamaan dengan itu Allah swt memberikan dua potensi kepada manusia itu sendiri yang mana potensi itu potensi kebaikan dan kejahatan. Maka dengan penciptaan akal ditujukan supaya bisa mengontrol diri dan untuk mendukung terlaksananya peraturan yang didalamnya ada kepastian hukum yang jelas dan isi dalamnya memiliki tolak ukur yang tepat untuk perbuatan yang disepakati melanggar peraturan. Tujuan penelitian ini mengetahui pandangan hukum positif dan siyasah syar’iyyah dan aturan tentang kebebasan berpendapat terkait pada tindakan ujaran kebencian. Jenis penelitian ini hukum normatif. Pendekatan penelitiannya teologi normatif (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif). Siyasah Syar''iyah dan Hukum Positif Indonesia selaras dalam paradigma dan jaminannya tentang kebebasan berpendapat. Terkait pada aturan ada yang perlu diketengahkan perihal penegasan yang berkenaan dengan hak kebebasan berpendapat bahwa harus ada tolak ukur yang tepat terhadap perbuatan yang terindikasi tindak pidana.

Actions (login required)

View Item