SYAFRUDIN, MUHAMMAD (2022) IMPLEMENTASI PERMA RI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS II MARABAHAN. Skripsi, Fakultas Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (102kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (703kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (37kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (122kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (133kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (337kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (37kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (42kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (11MB) |
ABSTRAK
Muhammad Syafrudin. 2022. Implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. Kata Kunci: Perma, Persidangan Elektronik, Pengadilan, Pidana. Persidangan perkara pidana secara elektronik merupakan salah satu upaya pemerinta dalam menberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19 semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta lockdown yang mengharuskan seluruh instansi membatasi interaksi dengan masyarakat umum. Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung turut serta melaksanakan persidangan secara elektronik semenjak hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan.. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundanndangan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah efektifitas serta implementasi aturan hukum dalam bentuk naratif. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, penerapan Perma Nomor 4 Taun 2020 tentang Persidangan perkara pidana di pengadilan di Pengadilan Negeri Marabahan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana dalam penerapannya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana itu sendiri. Kedua, kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Marabahan tidak jauh berbeda dengan yang dialami pengadilan lainnya yang menerapkan persidangan secara elektronik yakni kendala jaringan serta kesulitan dalam berkoordinasi dengan terdakwa atau para pihak dalam persidangan.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | S.H SITI KURNIA YUSNI TAUFIK (ALM) |
Date Deposited: | 28 Jul 2022 06:16 |
Last Modified: | 28 Jul 2022 06:16 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19832 |
Actions (login required)
View Item |