Luthfi, Muhammad (2022) Zakat Perikanan Menurut Ulama Kabupaten Banjar. Tesis, Pascasarjana.

	Text 01. PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (87kB)
	Text 02. AWAL.pdf Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf Download (153kB)
	Text 04. BAB I.pdf Download (616kB)
	Text 05. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 06. BAB III.pdf Download (205kB)
	Text 07. BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 08. BAB V.pdf Download (228kB)
	Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (412kB)
	Text 10. LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pandangan ulama di Kabupaten Banjar mengenai zakat perikanan. Permasalahan zakat perikanan ini penting, karena masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang regulasi hukumnya. Bahkan dari kalangan para ulama pun masih ada yang berbeda pendapat terhadap kewajiban zakat perikanan. Sehingga menjadi patokan bagi peneliti untuk meneliti zakat perikanan berdasarkan pandangan para ulama khususnya di Kabupaten Banjar. Alasan utama peneliti mengambil pendapat ulama di Kabupaten Banjar, karena Kabupaten ini terkenal mencetak ulama-ulama yang kharismatik, serta memiliki pengetahuan luas dalam bidang ushul fiqih dan ilmu fiqih. Dan juga di Kabupaten ini terdapat pondok pesantren tertua di Kalimantan yakni Pondok Pesantren Darussalam. Selain itu, hasil budidaya ikan di Kabupaten ini menempati urutan pertama se-Kalimantan Selatan dalam hasil produksi budidaya ikan air laut dan tawar. Dari faktor tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai zakat perikanan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dan jenis penelitian kualitatif. Data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan para informan. Adapun informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu ulama berjumlah 10 (sepuluh) orang dan penambak ikan berjumlah 3 (tiga) orang. Untuk data-data sekunder dalam penelitian ini dimbil dari Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, kitab Fiqhuz Zakat, kitab Al-Majmû Syarh al-Muhaddzab, kitab Al-Hâwi fi Fiqh al-Imâm as-Syâfi'i dan kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah. Hasil dari penelitian ini adaah bahwa padangan ulama di Kabupaten Banjar terhadap zakat perikanan terbagi menjadi 2 (dua) yakni pendapat ulama yang setuju dan tidak setuju terhadap kewajiban zakat pada sektor perikanan. Adapun ulama yang setuju mereka sepakat bahwa zakat perikanan ini termasuk di-qiyas-kan dengan zakat perdagangan atau tijarah. Sedangkan, ulama yang tidak setuju berpendapat bahwa dalam teks-teks kitab ulama terdahulu tidak ada yang mencantumkan tentang kewajiban zakat pada sektor perikanan. Adapun perbedaan tentang nishab zakat perikanan ulama yang setuju lebih setuju pada nishab yang ditetapkan oleh PMA No. 52 Tahun 2014 yakni 2,5%.

Actions (login required)

View Item