Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang cepat
mengakibatkan perkembangan dalam kegiatan ekonomi juga pada perbankan. Pemanfaatan
Teknologi merupakan syarat dalam mendukung Inovasi Layanan Bank yang mendorong
perbankan untuk memasuki era layanan perbankan digital. Bank Digital berorientasi pada
layanan yang betul-betul sudah fully digital dimulai dari layanan pembukaan rekening, eksekusi
transaksi keuangan, hingga penutupan rekening tidak harus datang ke kantor fisik cukup hanya
dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Bank Digital memang memberi kemudahan pada
ruang layanan, transaksi dan interaksi pada level yang tinggi namun disisi lain juga
meningkatkan risiko ancaman cybercrime baik pada sisi nasabah maupun Bank Digital. Hal ini
menimbulkan pertanyaan apakah pada sistem perbankan Nasional dalam hal ini pemerintah
sudah menyiapkan aturan akan keamanan siber (Cyber Security) terhadap ancaman cybercrime
pada Bank Digital. Dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah atas praktik diterapkan
dan/atau tidak diterapkannya cyber security pada Bank Digital. Hal inilah yang membuat peneliti
tertarik untuk mengkaji Cyber Security Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cyber security pada Bank Digital menurut
Hukum Positif di Indonesia dan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum Normatif, dengan sifat penelitian deskriptif Analitis. Pendekatan Penelitian
yaitu dengan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik Pengumpulan
data adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Data dan Dokumen yang telah
dikumpulkan lalu dianalisis secara Pendekatan Kualitatif dengan metode deduktif.
Temuan penelitian yaitu: (1) Cyber Security pada Bank Digital menurut Hukum Positif di
Indonesia telah melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang di Indonesia perihal keamanan
dan kerahasiaan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Cyber Security pada Bank Digital menurut Hukum
Ekonomi Syariah boleh bahkan wajib diterapkan karena merupakan upaya preventif atas
kemudharatan dengan memberikan perlindungan terhadap tindak kejahatan siber yang
eksistensinya selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah terkait kemasalahatan