Amalia, Amalia (2022) Peran Satuan Tugas Halal Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengawasan Makanan Halal. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (156kB)
	Text AWAL.pdf Download (650kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (124kB)
	Text BAB I.pdf Download (225kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text BAB III.pdf Download (101kB)
	Text BAB IV.pdf Download (229kB)
	Text BAB V.pdf Download (33kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (264kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Mengonsumsi makanan halal hukumnya wajib bagi umat Islam. Pada negara Indonesia dimana mayoritas penduduknya adalah muslim sangat memerlukan perlindungan dari pemerintah mengenai jaminan untuk memberikan produk makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap terhadap produk makanan halal untuk umat muslim di Indonesia. Kasus di Kota Banjarmasin, ditemukan dua puluh dua ribu produk makanan yang tidak berlabel halal, hal ini tentu menjadi tugas berat untuk Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan perbaikan dan pengawasan terhadap produk makanan halal dan non halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan mengetahui kendala bagi Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan editing, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan produk halal, namun peranan tersebut kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan adalah menunggu aduan dari masyarakat, artinya Satgas Halal hanya akan menindaklanjuti laporan yang masuk dari masyarakat mengenai sertifikasi halal atau laporan produk non halal yang beredar di pasaran. Kendala yang dihadapi Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yaitu, faktor budaya masyarakat, masalah anggaran, masalah sumber daya manusia pada implementasi di lapangan yang masih kurang, dan faktor hukum itu sendiri dimana peraturan Satgas Halal tidak menetapkan tugas patroli ataupun razia.

Actions (login required)

View Item