Annisa, Annisa (2022) Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus di Desa Damsari Kac. Tamban). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (316kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (347kB)
	Text BAB I.pdf Download (624kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (770kB)
	Text BAB III.pdf Download (509kB)
	Text BAB IV.pdf Download (583kB)
	Text BAB V.pdf Download (229kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (456kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kacamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, mengenai hal ini peneliti ingin meneliti bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (Studi kasus di Desa Damsari Kacamatan Tamban). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Damsari Kacamatan Tamban) Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empris yaiti peneliti an hukum yang menggunakan suatu fakta yang ada dan telah di ambil dari perilaku manusia baik verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan, adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian sektor tamban serta 14 responden yang terdiri dari 10 orang masyarakat, 1 orang kepala desa serta 3 orang rukun tetangga (RT) di Desa Damsari Kacamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, adapun teknik dari pengumpulan data ini peneliti menggunkan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara editing dan deskripsi, yang mana data tersebut lalu di analisis menggunakan analisis deskriptif dengan mengacu pada landasan teori. Hasil dari penelitian Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus di Desa Damsari Kacamatan Tamban) telah dilakukan sesuai dengan isi Peraturan Daerah tersebut khusus nya mengenai Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan setiap orang dilarang menangkap ikan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/ alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Pelaksanaan peraturan tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Tamban (Kapolsek) yang telah bekerja sama dengan Kepala Desa maupun Rukun Tetangga (RT) dengan cara diadakanya sosialisasi yang dilakukan selama 3 bulan sekali, namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih terdapat beberapa kendala yang dialami pihak Kepolisian seperti adanya faktor masyarakat dan faktor ekonomi.

Actions (login required)

View Item