Rahmawati, Enny (2022) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (310kB)
	Text AWAL.pdf Download (945kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (284kB)
	Text BAB I.pdf Download (499kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (600kB)
	Text BAB III.pdf Download (467kB)
	Text BAB IV.pdf Download (209kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (362kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Enny Rahmawati. 2022. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syari‟iyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S. Ag., M.H., Pembimbing II: Arie Sulistyoko, S. Sos., M.H. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Fiqh Siyasah. Secara Konstitusional satu tugas dari pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yaitu melaksanakan pembangunan untuk mengembangkan desa sebagaimana yang tercantum pada Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Maka dari itu pemerintah desa harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) UU RI Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa ini termasuk mengembangkan desa yang mana upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Disebutkan bahwa jika pemerintah desa menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi yang berlaku, maka pemerintah desa telah berhasil mengembangkan dan memajukan desa sehingga membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Undang-Undang terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa di Indonesia, serta mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa sesuai dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sifat penelitian ini adalah studi literatur. Bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambarangambaran(deskripsi) dengan kata-kata. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya pemerintah desa dinilai masih belum menjadikan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut sebagai pedoman sehingga tidak dapat merealisasikan pengembangan desa. Hal ini bisa juga terjadi karena masih kurangnya pengetahuan pemerintah desa mengenai Undang-Undang tersebut. Kemudian pada tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana peran pemerintah desa masih belum sesuai dengan apa yang di inginkan Fiqh Siyasah dalam menjalankan tugasnya secara umum dan belum menjalankan program desa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Desa maupun syariat Islam.

Actions (login required)

View Item