Nurhakim, Ragil Rahmatullah (2021) Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran Angsuran di Lembaga Keuangan Syariah. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (248kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (188kB)
	Text BAB I.pdf Download (766kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB)
	Text BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (940kB)
	Text BAB V.pdf Download (319kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (423kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (826kB)

ABSTRAK

Dengan banyaknya produk-produk yang ada pada Lembaga keuangan Syariah salah satunya adalah produk pembiayaan, yang mana dari pembiayaan tersebut menggunan sistem kredit. Namun tida jarang ada nasabah yang menunda pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo padahal nasabah tersebut dalam keadaan mampu untu membayar. Dalam hal ini ada Fatwa khusus dari DSN-MUI mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran angsuran. Namun tidak sedikit ulama yang tidak sepakat dan bahkan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri yang tida menerapan fatwa tersebut dalam kegiatan operasional mereka, karena bagi mereka yang tidak sependapat mengganggap bahwa ini sama saja dengan riba. Berdasaran hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang penulis gunakan disini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (Historical Approach), yang mana penulis disini ingin menganalisis tentang dalil-dalil yang menjadi dasar dalam fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000. Hasil temuan yang penulis dapatan dalam penelitian ini yaitu bahwa metode istinbath yang digunaan oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu dengan menggunaan metode istishlahi yang mana DSN berusaha untuk membantu pihak Lembaga Keuangan Syariah memberi solusi terkait apa yang bisa mereka lakukan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran, terlihat disini DSN-MUI ingin memberian kemashlahatan bagi semua pihak yang terlibat. Temuan yang kedua yaitu bahwa tidak semua orang dan juga Lembaga Keuangan Syariah yang setuju dan menerapkan fatwa ini, ada juga yang tidak setuju. Pendapat-pendapat yang setuju mengganggap bahwa ini bertujuan untu memberi efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali, dan bahwa dana dari hasil denda tersebut tidak menjadi pendapatan akan tetapi akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Sedangkan pendapat yang tidak setuju menganggap bahwa hal tersebut merupakan tambahan pokok nilai utang yang membuat hal tersebut merupakan sesuatu yang riba, dan riba sudah sangat jelas terlarang dalam Agama Islam.

Actions (login required)

View Item